Batam, mitratnipolri.co.id
PT Pelindo Regional 1 Cabang Batam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengoptimalkan kembali pengoperasian layanan kepelabuhanan di Perairan Nipa Transshipment Anchorage Area (NTAA), Kota Batam, Kepulauan Riau. Langkah tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan instansi pemerintah dan asosiasi pengguna jasa pelayaran di perairan Nipa, Selasa (29/9/2026).
FGD tersebut dihadiri oleh Executive Director Pelindo Regional 1 Sumatera Utara Junaidi Ramli, perwakilan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun, serta Komandan Pos Angkatan Laut (Danposal) Pulau Nipa.
Turut hadir dari unsur pengguna jasa pelayaran, perwakilan Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Cabang Batam dan Tanjung Balai Karimun, serta Indonesian Ship Agents Association (ISAA) Cabang Batam dan Tanjung Balai Karimun.
Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Capt. Sunaryanto, menyatakan bahwa diskusi ini menjadi sarana krusial untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan pelaku usaha pelayaran terkait rencana pemulihan layanan marine di kawasan NTAA.
“Perairan Nipa merupakan wilayah kerja KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Kami mendukung penuh kegiatan ini karena dampaknya akan dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor industri, serta berbagai usaha turunan dari jasa marine di NTAA,” ujar Sunaryanto.
Sunaryanto menambahkan, aktivitas penyeberangan muatan antarkapal (Ship to Ship/STS) di perairan Nipa saat ini melibatkan dua Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yakni PT Pelindo dan PT Asinusa.
Executive Director Pelindo Regional 1 Sumatera Utara, Junaidi Ramli, menguraikan bahwa pengoperasian NTAA tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis dan peluang ekonomi semata. Posisi NTAA yang berada di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan perairan Singapura menuntut perhatian serius pada faktor keselamatan dan keamanan pelayaran.
“NTAA bukan hanya persoalan bisnis, melainkan juga keamanan. Kita berada di lintasan pelayaran yang sangat padat dan berbatasan langsung dengan Singapura,” kata Junaidi.
Ia berharap integrasi sistem pelayanan lintas lembaga dapat menjamin seluruh aktivitas pelayaran di NTAA berlangsung aman, tertib, dan memberi kepastian hukum serta efisiensi bagi para pengguna jasa.
Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Batam, Capt. Yudi Hernawan, menjelaskan bahwa seluruh persyaratan administratif, termasuk konsesi dan izin lingkungan, telah terpenuhi pascaditerbitkannya kembali izin konsesi dari Kementerian Perhubungan pada 6 Mei 2026.
Yudi menyoroti persaingan layanan marine dengan negara tetangga. “Selama ini kapal-kapal asing banyak melakukan kegiatan di Singapura dan Malaysia, sementara kita belum optimal mengambil peran. Ke depan, kami optimistis para pemilik kapal (shipowner) dari berbagai negara dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan di NTAA,” tuturnya.
Meski demikian, Yudi mengakui bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kepercayaan shipowner terhadap aspek keamanan, efisiensi birokrasi, serta kepastian standar pelayanan di Indonesia. Selain itu, dinamika geopolitik global turut memengaruhi peta lalu lintas pelayaran internasional.
“Melalui sinergi antar-stakeholder dan penyusunan nota kesepahaman bersama, kami meyakini hal ini dapat menjadi jaminan kredibilitas pelayanan Indonesia di mata shipowner internasional,” tambah Yudi.
Dalam forum tersebut, peserta menyetujui pengaktifan kembali kegiatan STS di NTAA, dengan beberapa catatan perbaikan. Pengguna jasa menyoroti pentingnya konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, Port Health) saat pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan patroli kapal di laut.
Menanggapi hal tersebut, Senior Manager PT Pelindo Jasa Maritim (PJM)—anak perusahaan Pelindo—Capt. Sindu, mengkonfirmasi kesiapan PJM dalam menyediakan sarana penunjang dan operasional marine.
Layanan yang disiapkan meliputi STS, mooring master, pemanduan kapal, bunkering (pengisian bahan bakar), waiting order, hingga perbaikan kapal (ship repair). Armada pendukung seperti fasilitas transfer STS, kapal tunda (tugboat), dan Landing Craft Tank (LCT) juga disiagakan.
Sindu mencatat, layanan marine di NTAA terakhir kali dioperasikan oleh Pelindo pada tahun 2023. Dengan reaktivasi ini, pihaknya berharap aktivitas kepelabuhanan di perairan Nipa dapat kembali bergairah dan berkontribusi nyata pada pendapatan daerah maupun nasional.
“Pelindo Jasa Maritim siap menghidupkan kembali operasional STS di NTAA. Sinergi dengan seluruh stakeholder adalah kunci utama agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas,” pungkas Sindu.
Jurnalis: Amrullah M – Wakaperwil Batam.