BATAM, mitratnipolri.co.id
Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) memperkuat kapasitas organisasi dan kemandirian ekonomi masyarakat nelayan melalui serangkaian pelatihan dan diskusi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Agenda tersebut dilaksanakan di Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Di Karimun, DPP KNTI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Community Action Plan bersama DPD KNTI Kabupaten Karimun dengan melibatkan pemerintah daerah serta sejumlah instansi terkait.
Sementara di Kota Batam, pengurus DPP KNTI melakukan diskusi mengenai potensi pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Pulau Buluh.
Sekretaris Jenderal DPP KNTI Niko Amrullah mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari arah organisasi dalam meningkatkan kapasitas nelayan sebagai manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, persoalan wilayah tangkap, serta dinamika pembangunan di kawasan pesisir.
Hal itu disampaikan Niko saat bersama pengurus DPP KNTI, Jess Adams, mengunjungi Sekretariat Bersama DPW KNTI Provinsi Kepri dan DPD KNTI Kota Batam, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan tersebut disambut Ketua DPW KNTI Kepri Amrah Fahnani, Sekretaris Wilayah Syukur Harianto, Ketua DPD KNTI Kota Batam Armen Mustika, serta Wakil Ketua I Amrullah Mursalim.
Niko menjelaskan, dalam FGD dan Community Action Plan di Kabupaten Karimun, terdapat sejumlah pembahasan penting, antara lain identifikasi potensi masyarakat pesisir sebagai dasar penyusunan perencanaan mitigasi terhadap berbagai dampak yang berpotensi terjadi.
Selain itu, KNTI melakukan pemetaan terhadap persoalan tenurial dan akses nelayan terhadap daerah penangkapan ikan.
Menurut Niko, persoalan ruang tangkap nelayan perlu menjadi perhatian ketika berbagai program pembangunan nasional masuk ke daerah. Karena itu, kepentingan nelayan tradisional perlu diperkuat melalui data agar komunitas nelayan memiliki dasar yang kuat dalam melakukan negosiasi terhadap program pembangunan.
“Kita bicara dengan data. Kuncinya KNTI bicara dengan data,” ujarnya.
Dalam kegiatan di Karimun, KNTI juga menyoroti dukungan pemerintah daerah terhadap nelayan melalui kerja sama dengan BPR berupa pinjaman dengan bunga nol persen.
Niko menyebut kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat memperkuat akses permodalan sekaligus mendorong pengembangan usaha ekonomi nelayan.
“Kado istimewa datang dari dukungan Pemkab Tanjung Balai Karimun yang memberikan subsidi melalui kerja sama DPD KNTI dengan BPR, berupa pinjaman dengan bunga nol persen guna meningkatkan usaha ekonomi nelayan,” katanya.
DPP KNTI juga mengunjungi Desa Gemuruh untuk melihat kondisi transportasi antarpulau serta potensi hasil bumi masyarakat setempat.
Sementara itu, di Kota Batam, DPP KNTI membahas pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih, termasuk koperasi di Pulau Buluh yang masih dalam proses administrasi dan legalitas.
Pengurus DPP KNTI juga mengunjungi salah satu usaha anggota yang bergerak di bidang penyediaan alat keselamatan kemaritiman untuk kapal. Potensi pengembangan usaha tersebut turut dibahas, termasuk peluang kemitraan dengan kapal niaga maupun kebutuhan keselamatan kapal patroli.
Niko menyampaikan, nelayan tradisional saat ini menghadapi tantangan global berupa perubahan iklim. Karena itu, potensi yang dimiliki nelayan dan komunitas pesisir perlu dipersiapkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut.
“Kita persiapkan potensi yang kita miliki. Maka slogan KNTI, terorganisasi, terdidik, mandiri, harus menjadi pedoman untuk beradaptasi. Bukan hanya dalam bidang ekonomi menuju kemandirian ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan nelayan dalam berbagai proses pembangunan dan kehidupan berbangsa perlu dimaknai sebagai bagian dari perjuangan organisasi dalam memperkuat posisi nelayan.
“KNTI akan terus memperjuangkan perlindungan bagi nelayan,” tegasnya.
Jurnalis: Amrullah – Wakaperwil Provinsi Batam