ACEH TIMUR, mitratnipolri.co.id
Kesabaran warga korban banjir di Aceh Timur akhirnya runtuh. Setelah lima bulan hidup dalam ketidakpastian, ribuan masyarakat didominasi kaum ibu menggeruduk Pendopo Bupati, Jumat (3/4/2026), menuntut kejelasan dan keadilan atas penyaluran bantuan yang dinilai kacau dan sarat kejanggalan.
Aksi massa yang dimulai dari Masjid Agung Darussalihin ini menjadi ledakan kekecewaan atas penanganan pasca-banjir besar November 2025.
Warga menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak transparan, lamban, bahkan terkesan tebang pilih dalam menyalurkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan logistik.
Dugaan “Data Siluman” Picu Kemarahan
Dalam orasinya, Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon, Masri, mengungkap dugaan serius terkait manipulasi data penerima bantuan. Ia menyebut banyak korban justru tidak tersentuh bantuan, sementara pihak yang tidak terdampak malah terdaftar sebagai penerima.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk ketidakadilan yang nyata. Di Desa Seuneubok Saboh yang terdampak parah, tidak satu pun warga menerima Jadup. Tapi di tempat lain, justru keluarga perangkat desa dan oknum yang tidak terdampak masuk daftar,” tegasnya, disambut sorakan massa.
Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan mencolok:
Kecamatan Pante Bidari: Desa terdampak parah justru nihil bantuan, sementara wilayah minim dampak mencatat ratusan penerima.
Kecamatan Madat: Dari 600 KK di Gampong Lueng Sa yang diajukan, hanya 17 KK lolos verifikasi.
Dugaan Nepotisme: Pendataan diduga hanya berputar di lingkaran keluarga perangkat desa atau mantan keuchik.
Masri menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengabaikan data sanggahan yang telah diserahkan warga.
“Jangan bebani rakyat dengan prosedur ulang yang berbelit. Data yang kami serahkan sebelumnya saja tidak pernah ditindaklanjuti,” tambahnya.
Pembelaan Bupati: Ikuti Mekanisme Pusat
Menanggapi tekanan massa, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Farlaky, menyatakan bahwa proses pendataan telah dilakukan sesuai prosedur berjenjang melalui BPBD, kemudian diverifikasi oleh BNPB dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Ia menjelaskan, dari total 25.000 data korban yang diajukan, baru 7.600 KK yang menerima bantuan tahap pertama setelah melalui verifikasi ketat oleh BPS.
“Kami bekerja sesuai mekanisme pusat. Data yang cair adalah hasil verifikasi dan sinkronisasi berbasis NIK,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredam kemarahan warga yang merasa menjadi korban ketidakadilan sistem.
Ancaman Konflik Sosial Menguat
Hingga aksi berlangsung, massa tetap bertahan dan mendesak dilakukan “uji petik” atau verifikasi ulang secara terbuka dengan melibatkan perwakilan masyarakat.
Warga menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa solusi transparan, bukan hanya krisis kepercayaan yang terjadi, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di tingkat gampong.
Bagi mereka, ini bukan sekadar soal bantuan melainkan soal keadilan yang terasa diabaikan.
Abuyan