PALANGKA RAYA, mitratnipolri.co.id
Universitas Palangka Raya (UPR) terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri melalui operasionalisasi Pusat Studi Kepolisian yang dibentuk pada 10 Maret 2026. Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan strategis antara Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, jajaran Polda Kalimantan Tengah, dan pimpinan Universitas Palangka Raya di Palangka Raya, Rabu (6/8).
Pertemuan tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan Pusat Studi Kepolisian UPR. Setelah tahap pembentukan kelembagaan selesai, fokus pengembangan kini diarahkan pada pelaksanaan berbagai program yang bertujuan menghasilkan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri yang hadir dalam kegiatan itu terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si. Hadir pula Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha, serta jajaran Universitas Palangka Raya, yakni Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Bayu Rama, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Dr. Ir. Herry, M.P., Ketua Pusat Studi Kepolisian UPR Dr. Fransisco, S.H., LL.M., dan Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Andika Wijaya, S.H., M.H.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas penyusunan peta jalan (roadmap) penelitian, pengembangan Police Science, penguatan pendidikan kepolisian, peningkatan publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang mengacu pada pendekatan evidence-based policing. Selain itu, agenda penelitian juga diarahkan pada sejumlah isu strategis, antara lain transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan bagian dari strategi Polri dalam membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan pada masa mendatang.
Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi kepolisian merupakan kebutuhan yang saling melengkapi. Perguruan tinggi menyediakan kajian ilmiah dan inovasi, sedangkan Polri menjadi ruang implementasi hasil penelitian sehingga mampu menghasilkan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tantangan kepolisian berkembang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial. Karena itu, Polri membutuhkan personel yang tidak hanya memiliki kemampuan operasional di lapangan, tetapi juga mampu berpikir kritis, melakukan analisis, serta menghasilkan inovasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pusat Studi Kepolisian diharapkan menjadi wadah pengembangan Police Science yang menjembatani hasil penelitian akademis dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berhenti sebagai karya ilmiah, melainkan dapat diterapkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan publik.
Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus dilakukan Polri bersama berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya.
Melalui jejaring tersebut, Polri membangun ekosistem nasional Police Science yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian dalam satu wadah kolaborasi. Setiap pusat studi didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah masing-masing, sekaligus berbagi hasil penelitian, inovasi, dan praktik terbaik guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.
Polri menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian tidak hanya bertujuan memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, tetapi juga membangun budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan sebagai fondasi reformasi kelembagaan. Melalui sinergi tersebut, diharapkan lahir sumber daya manusia Polri yang profesional, adaptif, berpikir kritis, serta mampu menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang semakin efektif, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat.
Jurnalis : Husin/Kaperwil Kalteng
Red/Anto Prayoga