Indramayu, mitratnipolri.co.id
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai memiliki peran strategis sebagai penopang sekaligus fondasi perekonomian nasional. Ketahanan sektor UMKM telah terbukti dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk saat krisis finansial 1998.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, saat membahas pengembangan UMKM di salah satu hotel di Kabupaten Indramayu, /06/08/2026.
Menurut Herman, UMKM memiliki kemampuan bertahan yang cukup kuat karena masyarakat dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia.
Pengalaman saat krisis 1998 menjadi salah satu bukti, ketika banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kemudian beralih ke sektor usaha mandiri.
Mereka mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari budidaya ikan, pertanian jagung dan hortikultura, hingga usaha kuliner serta berbagai usaha kecil lainnya.
Herman menilai, apabila UMKM terus didorong untuk berkembang dan naik kelas, sektor tersebut dapat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan perekonomian yang lebih tahan terhadap krisis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“UMKM harus terus diperkuat agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Jika kapasitas mereka meningkat, UMKM akan semakin mampu menjadi penyangga perekonomian ketika menghadapi tekanan atau krisis,” ujar Herman.
Ia menyebut terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kapasitas UMKM, terutama akses permodalan, kemampuan mengelola keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital.
Dari sisi pengelolaan keuangan, pelaku UMKM perlu mendapatkan pendampingan agar tata kelola usaha menjadi lebih tertib, sehat, dan produktif. Sementara dari sisi permodalan, akses pembiayaan diharapkan semakin mudah dijangkau oleh pelaku usaha kecil.
Menurutnya, sebagian pelaku UMKM masih merasa kurang nyaman mendatangi kantor perbankan karena menganggap prosesnya rumit atau terlalu formal. Karena itu, perbankan didorong untuk lebih aktif mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat.
Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut memberikan akses pembiayaan dengan bunga yang relatif terjangkau, termasuk bunga 6 persen dengan plafon hingga Rp500 juta dan pembiayaan sampai Rp100 juta tanpa agunan. Sementara untuk kategori super mikro dengan pembiayaan di bawah Rp10 juta, bunga yang dikenakan sebesar 3 persen.
Selain KUR, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih juga diharapkan dapat membantu memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan akses permodalan di tingkat desa maupun kelurahan.
Herman juga mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya fokus pada produksi, tetapi mulai memperhatikan pengelolaan keuangan, pemanfaatan digitalisasi, serta perluasan pasar.
Ia menilai pengembangan usaha secara kolektif dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperbesar skala usaha. Namun, langkah tersebut tetap harus dilakukan tanpa meninggalkan bidang usaha yang selama ini telah dijalankan.
“Penguatan UMKM dapat dilakukan melalui kerja sama dan usaha secara kolektif. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memperluas kemampuan dan pasar tanpa harus meninggalkan usaha utama yang sudah menjadi sumber penghidupan,” katanya.
Terkait akses pembiayaan, Herman menjelaskan bahwa pelaku usaha yang ingin mendapatkan program permodalan pada prinsipnya perlu memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki usaha, mempunyai KTP, tidak memiliki persoalan dalam riwayat kredit pada sistem informasi kredit OJK, bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta memenuhi kriteria sebagai usaha yang layak dibiayai perbankan.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan KUR juga terus dilakukan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, salah satu persoalan yang masih ditemukan bukan semata-mata mengenai ketersediaan pembiayaan.
Masroni – Kabiro Indramayu