PALANGKA RAYA, mitratnipolri.co.id
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dengan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit dalam upaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (3/9/2026).
Rapat dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, kepala daerah se-Kalimantan Tengah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa berdasarkan data per 31 Desember 2025, terdapat 300 PBS kelapa sawit di Kalimantan Tengah dengan total luas perizinan mencapai 3,21 juta hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 212 PBS atau 70,7 persen telah beroperasi, sedangkan 88 PBS atau 29,3 persen belum beroperasi. Sementara itu, dari total luas perizinan, sekitar 1,70 juta hektare atau 53,1 persen telah dimanfaatkan dan 1,51 juta hektare atau 46,9 persen belum dibuka.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama, termasuk perusahaan yang memiliki izin usaha berbasis lahan.
Menurutnya, kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2026 meningkatkan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Tengah. Dalam sepekan terakhir, sejumlah kejadian karhutla telah menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan.
“Penanganan karhutla ini merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk PBS kelapa sawit,” tegas Agustiar.
Ia meminta perusahaan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah kerja dan sekitarnya, meningkatkan patroli serta deteksi dini, dan memastikan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana pemadaman.
Perusahaan juga diminta memperbanyak dukungan berupa mobil tangki air dan sumur bor di wilayah rawan karhutla, mengingat sejumlah sumber air mulai mengering akibat kemarau. Selain itu, perusahaan didorong memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla di desa-desa sekitar wilayah perkebunan.
Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan peralatan pemadam, air bersih, masker, rumah oksigen, bantuan kesehatan, hingga bantuan bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pemegang izin usaha yang lalai atau dengan sengaja menyebabkan karhutla di wilayah izinnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin maupun sanksi pidana.
“Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan, antara lain Citra Borneo Group, Wilmar Group, Sinar Mas, BGA Group, Astra Group, Musi Mas Group, serta perusahaan lainnya, menyatakan kesiapan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan aparat dalam penanggulangan karhutla.
Berbagai bentuk dukungan telah dan akan dilakukan, mulai dari pengerahan tim pemadam, patroli bersama, pembentukan dan penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), penyediaan peralatan pemadam, mobil tangki air, bahan bakar minyak (BBM), sumur bor, bantuan kesehatan, air bersih, bantuan logistik, hingga penyediaan dapur umum bagi relawan dan masyarakat.
GAPKI mendorong agar koordinasi dukungan dari perusahaan dilakukan melalui satu pintu. Dengan demikian, kebutuhan penanganan karhutla dapat dipetakan berdasarkan tingkat urgensi dan wilayah kerja perusahaan sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya diharapkan dapat melakukan pemetaan kebutuhan secara terkoordinasi agar dukungan perusahaan dapat disalurkan secara efektif dan terdokumentasi dengan baik.
Rapat tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi, mempercepat penanganan ketika karhutla muncul, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, perusahaan, TNI-Polri, dan masyarakat.
Gubernur mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong untuk menjaga Kalimantan Tengah tetap aman dari ancaman karhutla dan kabut asap.
“Cegah sebelum terbakar, cepat bertindak saat terjadi, dan bersama menjaga Kalteng bebas asap,” ajaknya.
Jurnalis : Husin/Kaperwil Kalteng
Red/Anto Prayoga