PANGDAM XXII/TAMBUN BUNGAI DIWAKILI KASDAM XXII/TAMBUN BUNGAI HADIRI RAKOR BNPB BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Institusi TNI39 Dilihat

Palangka Raya, mitratnipolri.co.id

Kepala Staf Kodam (Kasdam) XXII/Tambun Bungai, Brigjen TNI Sugiyono, M.Si., mewakili Pangdam XXII/Tambun Bungai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).

 

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., didampingi jajaran BNPB. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, jajaran TNI-Polri, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perwakilan instansi terkait.

Dalam laporannya, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas dukungan yang diberikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI dan Polri, khususnya Kodam XXII/Tambun Bungai dan Polda Kalimantan Tengah, yang selama ini berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

 

Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 26 Mei hingga 21 Oktober 2026. Untuk mendukung penanganan di lapangan, pemerintah daerah mengerahkan operasi pemadaman terpadu melalui jalur darat, sungai, dan udara. Selain itu, seluruh bupati dan wali kota diinstruksikan agar segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani setiap kejadian karhutla di wilayah masing-masing.

 

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mengantisipasi potensi karhutla, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

 

Ia menambahkan, BNPB siap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, baik berupa logistik, peralatan, maupun bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan guna memperkuat upaya penanganan karhutla.

 

Keikutsertaan Kasdam XXII/Tambun Bungai dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan komitmen Kodam XXII/Tambun Bungai untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah melalui sinergi lintas sektor.

Jurnalis : Husin/Kaperwil Kalteng

Red/Anto Prayoga 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *