Palangka Raya, mitratnipolri.co.id
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meningkatkan langkah pengendalian inflasi menyusul posisi daerah tersebut yang masuk dalam jajaran provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026). Rapat dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Dalam arahannya, Linae menekankan bahwa lonjakan inflasi dapat berdampak langsung terhadap kemampuan belanja masyarakat, kestabilan harga kebutuhan pokok, serta kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan langkah pengendalian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Linae, forum tersebut menjadi sarana evaluasi untuk memetakan faktor-faktor yang memicu kenaikan inflasi sekaligus merumuskan langkah strategis yang dapat segera dijalankan guna menahan laju kenaikan harga.
Salah satu komoditas yang tercatat memberikan andil terhadap inflasi adalah beras. Namun demikian, hasil koordinasi pemerintah daerah dengan Perum Bulog menunjukkan bahwa ketersediaan stok beras di Kalimantan Tengah masih berada pada level aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah provinsi juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaga stabilitas harga. Kolaborasi antardaerah dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar dan pasokan tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, mengungkapkan bahwa perkembangan inflasi pada Mei 2026 menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pemicu yang berkontribusi terhadap kenaikan harga, kata dia, adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berdampak pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Bank Indonesia juga mengingatkan adanya sejumlah faktor yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026. Risiko tersebut antara lain ketidakpastian kondisi geopolitik global, ancaman fenomena El Nino yang dapat memengaruhi produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama masa libur sekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalimantan Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month to month) dan 4,56 persen secara tahunan (year on year). Kenaikan harga beras, tarif transportasi, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi kontributor utama terhadap inflasi daerah.
Sebagai langkah pengendalian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Indonesia terus mendorong pelaksanaan pasar murah, memperkuat jaringan distribusi barang, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memperluas kerja sama perdagangan antardaerah guna menjaga kestabilan harga dalam jangka panjang.
Jurnalis: Husin
Red/Anto Prayoga
