BANDA ACEH, mitratnipolri.co.id
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menggelar rapat koordinasi pada Minggu (16/8/2026) untuk membahas pengamanan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mengevaluasi kericuhan yang terjadi saat kegiatan zikir dan doa bersama di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pukul 10.00 hingga 11.45 WIB. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 20 peserta dari unsur Pemerintah Aceh, TNI-Polri, DPRA, kejaksaan, peradilan, ulama, tokoh adat, perguruan tinggi, serta sejumlah instansi terkait.
Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, pada dasarnya telah siap. Dalam upacara tersebut, Fadlullah akan bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan Ketua DPRA akan membacakan teks Proklamasi.
Fadlullah menekankan pentingnya penguatan pengamanan agar seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga meminta setiap peristiwa yang terjadi di Aceh dievaluasi secara bersama-sama untuk mengetahui penyebabnya dan menjadi bahan perbaikan ke depan.
Terkait kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman, Fadlullah menyatakan kondisi Banda Aceh hingga Minggu dalam keadaan kondusif. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengamanan terhadap objek vital, fasilitas negara, serta kediaman pejabat di Aceh.
Ia juga mendorong keterlibatan ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar senantiasa menjaga etika, ketertiban, serta marwah Aceh.
PENGAMANAN UPACARA DIPERKUAT
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan persiapan pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan bendera telah dilakukan dengan baik. Selain upacara tingkat provinsi, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga akan dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Kodam Iskandar Muda bersama Polda Aceh, Binda Aceh, dan instansi terkait akan memperkuat sinergi pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian peringatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengatakan situasi pascakericuhan di Masjid Raya Baiturrahman saat kegiatan zikir dan doa bersama saat ini telah kembali kondusif.
Ia mengimbau seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, situasi yang tidak kondusif dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berdampak terhadap kepercayaan investor yang akan berinvestasi di Aceh.
Kapolda juga meminta pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat memberikan edukasi kepada generasi muda agar tidak mudah terprovokasi dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, termasuk pengrusakan fasilitas negara.
POLEMIK BENDERA ACEH JADI SOROTAN
Rapat Forkopimda juga membahas polemik penggunaan bendera Aceh yang kembali mencuat pada momentum 15 Agustus.
Ketua DPRA Zulfadli menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kepastian hukum karena polemik terkait bendera Aceh terus berulang setiap tahun. Ia mendorong Pemerintah Aceh segera menerbitkan aturan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh atau meminta kepastian dari pemerintah pusat mengenai status dan penggunaannya.
Fadlullah juga menilai persoalan bendera Aceh tidak seharusnya terus berada dalam kondisi tanpa kepastian. Pemerintah Aceh, kata dia, akan kembali berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kejelasan mengenai persoalan tersebut.
Sejumlah peserta rapat menilai penyelesaian persoalan bendera harus ditempuh melalui jalur hukum, komunikasi, dan dialog dengan tetap menempatkan perdamaian Aceh sebagai landasan utama.
PENEGAKAN HUKUM TETAP DIDORONG
Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah menyebut kericuhan yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman merupakan peristiwa yang memprihatinkan. Ia menyoroti adanya dugaan tindakan yang mengarah pada pengrusakan simbol negara serta penurunan bendera Merah Putih yang kemudian tersebar melalui media sosial.
Kejaksaan mendorong agar dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan rasa keadilan.
Rapat juga menilai tata kelola Masjid Raya Baiturrahman perlu dievaluasi, terutama terkait mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kawasan masjid.
Perwakilan MPU Aceh turut mendorong agar Masjid Raya Baiturrahman tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan yang positif serta tidak digunakan untuk kegiatan yang berpotensi memicu konflik, provokasi, atau gangguan terhadap ketertiban umum.
ENAM REKOMENDASI FORKOPIMDA ACEH
Rapat Forkopimda Aceh menghasilkan enam rekomendasi utama, yaitu:
1. Menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.
2. Menahan diri serta mencegah aksi balasan dengan mengutamakan pendekatan persuasif.
3. Memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para eksponen perdamaian.
4. Membangun narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan melalui berbagai imbauan.
5. Menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan.
6. Pemerintah Aceh bersama DPRA akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terkait persoalan bendera Aceh.
Forkopimda Aceh menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, terutama menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Perdamaian Aceh juga ditegaskan sebagai kepentingan bersama yang harus terus dijaga di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang.
Jurnalis : Husin/Kaperwil Kalteng
Red/Anto Prayoga