Martapura- Kalsel, mitratnipolri.co.id
Keputusan bupati Banjar H. Saidi Mansyur, mengembalikan posisi Dian Marliana sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), menuai penolakan dan gelombang protes dari pegawai Dinas Sosial dan aktivis organisasi masyarakat sipil yang ada di Kalsel.
Keputusan Bupati Banjar tersebut menimbulkan pertanyaan tentang rasa keadilan dan konsistensi dalam penegakan disiplin ASN, sebab yang bersangkutan baru saja dijatuhi hukuman disiplin berat oleh Tim Pemeriksa Disiplin ASN yang dipimpin Sekda Kab. Banjar, dimana Tim dibentuk berdasarkan SK Bupati.
Namun bupati Banjar Syaidi Mansyur selaku Penjabat Pengambil Keputusan (PPK) mengambil keputusan yang sangat kontroversial, yaitu menjatuhkan hukuman sedang berupa penurunan pangkat selama setahun dan mengembalikan keposisi jabatan semula selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab. Banjar.
Melihat fenomena kegaduhan ini, Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia – Badan Penelitian Aset Negara Kalsel, Mardian Jafar, kepada jurnalis mitratnipolri.co.id menyampaikan ” keputusan bupati Banjar ini tidak bijak, disini jelas terlihat kurangnya akuntabilitas terhadap kesalahan yang telah dilakukan Dian Marliana, sehingga tidak ada konsekuensi yang signifikan terhadap kesalahan yang dilakukannya.”
“Hal semacam ini dapat merusak kepercayaan Publik terhadap institusi dan pemerintahan Kab.Banjar secara umum, kebijakan Bupati Saidi Mansyur ini perlu dipertanyakan ada apa dan harus dievaluasi secara menyeluruh.” Ujarnya
Masih kata Mardian “sebagaimana yang ramai diberitakan dulu, Dian Marliana pernah menjadi perhatian publik karena sering bersikap arogan terhadap bawahannya, perilaku semacam ini dapat berdampak negatif pada lingkungan kerja dan motivasi pegawai , disamping itu yang bersangkutan dianggap tidak memiliki kemampuan mengelola konflik dalam perbedaan pendapat tak kala walk out dari rapat DPRD, saat membahas masalah stunting, peristiwa semacam itu seharusnya dijadikan bahan bagi Bupati Saidi Mansyur, untuk mengambil sebuah kebijakan yang lebih Smart, bukan menunjukkan arogansi kekuasaan.” Pungkasnya.
Jurnalis : Yudhi Tubagus S
Editor
