Kab. Majalengka, mitratnipolri.co.id
Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya terlihat selesai. Di balik hamparan aspal dan kokohnya konstruksi, ada pertanyaan yang jauh lebih penting yakni seberapa baik kualitas pekerjaan yang dibangun menggunakan anggaran publik?
Pertanyaan itu menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik pekerjaan infrastruktur, mulai dari pekerjaan aspal, rigid beton hingga Tembok Penahan Tanah (TPT), Rabu (2/9/2026).
Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahuddin, SM., SH. Peninjauan dilakukan dengan melihat kondisi pekerjaan secara langsung di lapangan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah.
Dari hasil peninjauan, Komisi III menemukan sejumlah pekerjaan yang menurut mereka masih menyisakan catatan, terutama dari aspek kualitas dan kerapian konstruksi.
H. Iing Misbahuddin bahkan mengaku prihatin dengan kondisi yang ditemukan di beberapa titik.
“Cukup prihatin. Seharusnya pekerjaan tahun 2026 ini kita ingin tanpa terkecuali bagus,”ujar H. Iing.
Politisi PKS tersebut menegaskan, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama. Sebab, infrastruktur yang dibangun pemerintah bukan sekadar proyek yang harus selesai secara administratif, melainkan fasilitas yang akan digunakan masyarakat dan diharapkan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pekerjaan jalan, khususnya pada bagian aspal dan rigid. Berdasarkan pengamatan Komisi III, terdapat kondisi yang dinilai belum mencerminkan kualitas sebagaimana yang diharapkan dari sebuah proyek pemerintah.
“Kita lihat dari sisi kualitasnya. Pertama dari aspal pekerjaan rigid, tidak seperti layaknya sebuah jalan dari proyek pemerintah yang harusnya berkualitas bagus,” katanya.
Tak hanya pekerjaan jalan, Komisi III juga mencermati pembangunan TPT di sejumlah lokasi. Dari pantauan di lapangan, konstruksi TPT dinilai terlihat kurang rapi dan pada bagian tertentu tampak membutuhkan perhatian lebih lanjut terkait kekuatan serta kualitas pekerjaannya.
“Kami lihat juga TPT yang terlihat tidak rapi dan rapuh,” ungkap Iing.
Namun, Komisi III tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan penyebab persoalan tersebut. DPRD akan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada dinas teknis terkait untuk mengetahui proses pengawasan dan pelaksanaan proyek.
“Nanti kami akan bertanya apakah dari sisi pengawasnya atau dari pelaksananya,” tegasnya.
Menurut H. Iing, evaluasi menjadi penting agar setiap pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komisi III juga berencana melakukan diskusi dengan dinas terkait untuk membahas berbagai temuan tersebut, termasuk bagaimana sistem pengawasan dilakukan sejak tahap pelaksanaan hingga pekerjaan selesai.
Langkah itu menjadi penting karena kualitas infrastruktur tidak semestinya hanya dinilai dari apakah proyek telah selesai dikerjakan.
Yang lebih utama adalah apakah jalan tersebut aman digunakan, apakah konstruksinya memiliki kualitas yang layak, dan apakah hasil pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sidak Komisi III pun menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran publik membawa tanggung jawab besar.