PALANGKA RAYA, mitratnipolri.co.id
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak empat Sekolah Rakyat telah dipersiapkan di sejumlah daerah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan dua Sekolah Rakyat telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yakni di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Sementara itu, dua sekolah lainnya yang berada di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kotawaringin Timur dijadwalkan segera beroperasi.
Hal tersebut disampaikan Reza saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jalan Tjilik Riwut Km 39, Palangka Raya, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program strategis pemerintah pusat melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Reza menuturkan, Gubernur Agustiar Sabran secara konsisten menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi demi memastikan berbagai program prioritas Presiden dapat berjalan optimal di Kalimantan Tengah, termasuk di sektor pendidikan.
“Pesan Bapak Gubernur selalu menekankan pentingnya kolaborasi. Keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh kebijakan Presiden dapat terlaksana dengan baik. Dinas Pendidikan tentu siap memberikan dukungan penuh,” katanya.
Selain empat Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan, Reza mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dikelola langsung oleh pemerintah provinsi. Rencana tersebut telah dibahas Gubernur Agustiar Sabran bersama Menteri Sosial dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tingkat provinsi nantinya dirancang memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan sekolah yang dikelola pemerintah kabupaten maupun kota. Jika Sekolah Rakyat di daerah diperkirakan mampu menampung sekitar 1.080 peserta didik, maka sekolah yang dikelola pemerintah provinsi diproyeksikan dapat menerima hingga sekitar 3.000 siswa.
“Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dan seluruh biaya pendidikan akan ditanggung negara sehingga peserta didik dapat mengenyam pendidikan secara gratis,” jelasnya.
Meski demikian, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi masih belum diumumkan karena masih dalam tahap studi kelayakan. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan lahan yang dipilih memenuhi aspek teknis, keamanan, serta kelayakan pembangunan.
Reza menegaskan, proses perencanaan dilakukan secara matang agar fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar memenuhi standar kualitas dan mampu memberikan lingkungan belajar yang aman serta nyaman bagi para siswa.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan didasarkan pada kajian yang komprehensif, mulai dari kondisi tanah, struktur lahan, hingga aspek keselamatan. Harapannya, Sekolah Rakyat ini menjadi fasilitas pendidikan yang berkualitas dan mampu mendukung masa depan generasi muda Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Jurnalis / Husin
Red/Anto Prayoga