Kotawaringin Barat, mitratnipolri.co.id
Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, S.Ag., M.A., Ph.D., meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026). Peninjauan tersebut bertujuan untuk melihat kondisi terkini di lapangan sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah, S.H., M.H., Asisten Operasi Kasdam XXII/TB Kolonel Inf Danang Prasetyo Wibowo, M.I.Pol., Komandan Kodim 1014/Pangkalan Bun Letkol Inf Makin, S.Sos., M.I.P., Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Joko Handono, S.I.K., M.H., M.M., serta unsur TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan instansi terkait lainnya.
Dalam peninjauan tersebut, Pangdam XXII/TB bersama Menteri Kehutanan dan rombongan melihat secara langsung berbagai kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan pemadaman. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses menuju titik kebakaran, sehingga mobilisasi personel dan distribusi peralatan pemadaman belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk mencapai lokasi kebakaran, petugas harus menggunakan perahu kecil dengan menyesuaikan perjalanan terhadap kondisi pasang surut air.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan, Pangdam XXII/TB melakukan pemantauan menggunakan pesawat nirawak (drone) guna membantu mengidentifikasi titik-titik kebakaran. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Pangdam mengusulkan pembukaan akses jalan darat untuk mempermudah mobilisasi personel dan pengangkutan peralatan pemadaman menuju lokasi kebakaran.
Rencana pembukaan akses tersebut akan dikoordinasikan dengan masyarakat setempat yang memahami kondisi geografis dan jalur menuju kawasan terdampak. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu membuka akses menuju titik kebakaran sehingga personel dan peralatan pemadaman dapat menjangkau lokasi dengan lebih mudah serta mendukung percepatan proses pemadaman.
Selain meninjau kondisi lapangan, Pangdam XXII/TB juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan pembagian tugas melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) Penanganan Karhutla. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan tugas, pergerakan personel, dan upaya pemadaman dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan efektif.
Pangdam XXII/TB menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan sinergi dan kerja sama seluruh unsur, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat setempat. Koordinasi yang baik antarpihak menjadi faktor penting dalam mengatasi kendala di lapangan, mempercepat proses pemadaman, serta melindungi kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting.
Melalui peninjauan tersebut, Kodam XXII/Tambun Bungai terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan langkah-langkah penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung percepatan pemadaman karhutla serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kawasan konservasi di Kalimantan Tengah.
Jurnalis:Husin Kaperwil Kalteng/Dery Humas
Red/Anto Prayoga