PULANG PISAU, mitratnipolri.co.id
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., menghadiri rapat evaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Camppeat KHDTK Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si.; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes.; Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, S.STP., M.Si.; Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin; serta para komandan distrik militer (Dandim) jajaran Kodam XXII/Tambun Bungai.
Dalam rapat tersebut, dibahas evaluasi penanganan karhutla serta langkah-langkah percepatan penanggulangannya melalui pengerahan berbagai unsur dan sarana pendukung. Upaya tersebut meliputi pengerahan satuan tugas (satgas) pemadaman darat, pelaksanaan operasi pengeboman air (water bombing), serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah rawan kebakaran.
BNPB juga memastikan dukungan operasional dan logistik bagi Satgas Darat guna mempercepat penanganan titik api. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami perluasan titik api.
Selain itu, patroli gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat akan terus ditingkatkan. Patroli ini bertujuan memperkuat deteksi dini serta mempercepat respons terhadap potensi terjadinya karhutla.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum terhadap pihak maupun korporasi yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pembakaran lahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kehadiran Pangdam XXII/Tambun Bungai dalam rapat evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kodam XXII/Tambun Bungai untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
Melalui koordinasi dan kerja sama terpadu antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, serta seluruh unsur terkait, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan.
Jurnalis:Husin Kaperwil Kalteng/Dery Humas
Red/Anto Prayoga