Pulang Pisau, mitratnipolri.co.id
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., memimpin rapat evaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Camppeat KHDTK Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut berlangsung pada pukul 13.50 hingga 15.30 WIB dan dihadiri sejumlah pejabat BNPB, Kementerian Kehutanan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah.
Pertemuan tersebut membahas evaluasi penanganan karhutla sekaligus penguatan langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mengerahkan seluruh kekuatan dalam menangani karhutla. Upaya penanganan dilakukan melalui satuan tugas pemadaman darat, operasi pemadaman udara menggunakan water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah yang memiliki potensi kebakaran.
BNPB juga memastikan dukungan dana operasional dan logistik bagi satuan tugas pemadaman darat di daerah. Dukungan tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan titik panas (hotspot) serta mencegah api berkembang dan meluas.
Selain itu, patroli gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat akan ditingkatkan untuk memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap titik api. Patroli terutama difokuskan pada kawasan vital dan wilayah yang berbatasan dengan area konsesi.
Pemerintah juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak atau korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja melakukan pembakaran lahan. Tindakan tersebut dapat berupa pembekuan izin usaha konsesi yang terbukti terbakar serta proses penegakan hukum bersama aparat penegak hukum Kementerian Kehutanan dan Kepolisian.
Seluruh instansi terkait dan masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Rapat evaluasi tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kepala BNPB dan Menteri Kehutanan ke Kalimantan Tengah sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Penguatan satuan tugas darat, pemadaman udara, Operasi Modifikasi Cuaca, patroli gabungan, serta dukungan operasional dan logistik menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat respons terhadap titik panas dan menekan potensi meluasnya kebakaran.
Keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat juga perlu terus diperkuat, khususnya dalam kegiatan pencegahan, patroli, deteksi dini, serta pemadaman awal.
Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan menjadi bagian penting dalam penanggulangan karhutla. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penanganan berjalan secara terpadu sekaligus memberikan kepastian terhadap proses hukum bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Jurnalis:Husin Kaperwil Kalteng/Dery Humas
Red/Anto Prayoga