Tasikmalaya, mitratnipolri.co.id
Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional menuai kritik dari kalangan aktivis muda. Salah satunya datang dari Yusa Anwarun Naja, Bendahara Daerah BEM Nusantara Jawa Barat, yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998.
Menurut Yusa, kebijakan tersebut tidak sekadar penghargaan, melainkan bagian dari upaya membangun counter histoy atau sejarah tandingan yang berpotensi menghapus ingatan kolektif bangsa atas luka masa lalu.
“Kalau Soeharto disebut pahlawan, lalu siapa kami yang menurunkannya? Apakah mahasiswa, rakyat, dan korban penindasan rezim itu kini dianggap penjahat sejarah?” tegas Yusa, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, meski Soeharto dikenal memiliki jasa dalam pembangunan ekonomi, masa pemerintahannya juga sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, serta pembungkaman terhadap kebebasan rakyat.
“Pahlawan sejati bukan yang membangun di atas ketakutan, tapi yang berdiri bersama rakyat dan menolak tunduk pada ketidakadilan. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa kejujuran sejarah adalah bentuk pembenaran terhadap penindasan masa lalu,” ujarnya.
Yusa juga menilai bahwa penetapan tersebut bisa menjadi ancaman bagi kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan mahasiswa tahun 1998.
“Kita menolak lupa. Karena lupa adalah awal dari pembenaran atas penindasan. Sejarah tidak boleh ditulis ulang demi kepentingan politik,” tutupnya.
Jurnalis : Hidayat
Red/Anto Prayoga
